Diperlukan Sinergitas Dalam Upaya Penangan Konflik

  • 2022-11-24
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, H. Katma F. Dirun, membuka kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial se-Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Eka hapakat, Kamis (24/11/2022). (FOTO SYAHYUDI)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Kalteng, menggelar rapat koordinasi dan evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial se-Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Eka hapakat, Kamis (24/11/2022).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, H. Katma F. Dirun, mengatakan, bahwa keadaan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan pada saat ini memerlukan perhatian bersama-bersama, terlebih pada tahun 2024 kita akan menghadapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum,DPR-DPD RI dan DPRD, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah di akhir tahun 2024.

"Tentunya dalam menyambut hal tersebut ada sejumlah kondisi yang perlu kita antisipasi bersama, di antaranya situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, dan dengan sangat berat hati pemerintah memutuskan harus menaikkan harga BBM, yang kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan pokok dan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat Inflasi secara nasional, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,"ucapnya.

Selain itu, juga adanya beberapa aksi oleh masyarakat di beberapa wilayah sebagai respon atas ketidakpuasan terkait beberapa kebijakan, seperti kenaikan harga kenaikan harga sembako, dan kebutuhan lainnya.

"Meluasnya sarana penggunaan media sosial saat ini juga sangat memengaruhi baik itu terkait provokasi atau propaganda negatif, penyebaran berita bohong (HOAX), serta masalah keamanan siber lainnya,"tambahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, tentunya pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

"Oleh karena itu, diperlukan peran, solidaritas, sinergisitas, dan keterpaduan antar unsur pemerintah, baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui upaya penanganan konflik sosial,"ungkapnya.

Editor : dar
Reporter : yud

Berita Terbaru