DPRD Minta APBD Tahun 2023 Harus Efektif

  • 2022-11-24
Riskon Fabiansyah


SAMPIT, PROKALTENG.CO- Fraksi Partai Golkar mendorong bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dapat diefektifikan sesusai dengan asas yang kebutuhan, serta urgensi pelaksanaan program pemerintah daerah. karena APBD sesungguhnya tidak hanya sekedar bagi-bagi anggaran kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau instansi  pelaksana pemerintahan daerah semata, Akan tetapi ada nilai dan filosofi yang mendasar dibalik itu semua.

"Dalam pelaksanaan program pembangunan,Pemerintah daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2021-2026. Terutama komitmen pembangunan infrastruktur jalan baik perkotaan dan daerah pedalaman karena ini menjadi vital untuk  mobilitas penduduk dan juga mobilitas ekonomi," kata Anggota DPRD Kabupaten Kotim Riskon Fabiansyah, Rabu (23/11).

Menurutnya, Program non prioritas seperti rehap kantor pemerintahan dapat dipertimbangkan di tahun-tahun berikutnya. Karena saat ini masih dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan mendorong  pertumbuhan serta perputaran ekonomi  dimasyarakat, Sehingga syarat-syarat yang  mendukung hal ini perlu didorong.

"Kami juga mengingatkan kembali perlunya  kolabarasi semua pihak, Khususnya antara  pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menggerakkan pembangunan. Disamping anggaran kita yang terbatas untuk dapat  menghedel semua pembangunan maka peran swasta menjadi sangat strategis. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dapat mensinergikannya dengan mengundang mereka untuk urun rembuk, fasilitasi, dan buat regulasi sehingga mereka dapat terlibat dengan baik dalam proses pembangunan," ujar Riskon.

Dirinya mengatakan, Dalam ikhtiar optimalisasi penyelenggraan program dan anggaran, Fraksi Golkar mendukung dan mengapresiasi atas rencana pemerintah daerah untuk mengadakan lelang dini. Artinya setelah pengesahan APBD pada tanggal 22 kemarin. maka besoknya bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotim  akan dapat mulai mengadakan lelang. Sehingga faktor keterlambatan implementasi anggaran selama ini tidak terjadi lagi.

"Selain itu upaya optimalisasi kinerja SOPD, kami mendorong untuk Dinas dan Instansi bisa melakukan peningkatan kompetensi teknis SDM serta memperbaiki mental kerja baik kepada yang bersetatus sebagai ASN atau pun tenaga kontrak. sehingga apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan pelayananan pemerintahan, program kerja maupun implementasi anggaran daerah dapat dilaksanakan secara optimal," ucap Riskon.

 

Ia juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk menyusun program strategis dan konsisten dalam rangka mengendalikan inflasi yang tinggi di Kabupaten Kotim tidak hanya sekedar operasi pasar yang dilakukan selama ini yang secara frekwensi sangat kurang dan belum efektif, tetapi juga bagaimana mengkoneksikan dan mengkolaborasikan segala potensi ekonomi baik dalam hal kebijakan pemerintah maupun pelibatan non pemerintah untuk dapat bekerjasama perlu dilakukan.

"Inflasi ini sangat terasa pada pelambatan ekonomi dengan menurunnya daya beli masyarakat, yang pasti masyarakat semakin tertekan dengan biaya hidup yang tinggi dan disektor usaha juga semakin besar biaya produksi sedangkan margin terus berkurang. Mohon ini dapat menjadi perhatian yang akan beriringan dengan implementasi APBD  tahun 2023 nantinya," tutupnya

Editor : dar
Reporter : bah

Berita Terbaru