BPK Ungkap Temuan di Barsel, Lisda: Ini Sangat Membantu

  • 2023-01-13
PJ Bupati Barito Selatan Lisda Arriyana. (FOTO:MARINI/PROKALTENG.CO)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar, S.E.,Ak., CSFA,CA mengatakan bahwa adanya penemuan ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif) terhadap 5 entitas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel).

Hal tersebut disampaikan Ali, pada saat menyerahkan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II, terhadap kepatuhan atas belanja modal infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi Tahun Anggaran (TA)  2022, bertempat di  auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalteng, Rabu (11/1/2023) lalu. 

''Permasalahan yang ditemukan terdapat di Pemkab Barsel, kekurangan volume pekerjaan dan tidak kesesuaian spesifikasi teknis pada 19 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi di dinas PUPR senilai Rp 1.991.602.871,58. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 9 pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan RSUD senilai Rp 291.714.441,81,” ucapnya.

Selain itu, Ali menyampaikan bahwa Pemkab Barsel juga mengalami permasalahan di bidang kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 8 paket pekerjaan belanja modal jalan, lingkungan, di Dinas PUPR senilai Rp 86.169.816,99. Terdapat 10 paket pekerjaan belanja modal TA 2022 pada Dinas PUPR, dan Dinas Kesehatan mengalami keterlambatan dan 6 paket mengalami putus kontrak.

''Terakhir kami temukan permasalahan  terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas belanja modal infrastruktur gedung, bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi pada Pemkab Barsel tidak sesuai ketentuan,'' katanya.

Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Barsel Lisda Arriyana mengatakan akan membentuk suatu rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Bekerjasama dengan Inspektorat dan Dinas yang terkait, untuk merapatkan menjalankan rencana aksi tersebut, sebelum 60 hari  dari jatuh tempo BPK Perwakilan Kalteng, semua permasalahan sudah terealisasi.

''Sehubungan dengan adanya temuan ini sangat membantu Pemkab Barsel. Akhirnya benar kalau tingkat kami tidak mungkin sampai ke bawah, dan ini mungkin pihak penyedia atau pihak kontraktor pun biar tahu, seharusnya begini, saya suka itu. Ini juga membantu kami para Kepala Daerah dan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut,'' ujarnya.

Lisda mengaku sangat menyambut baik terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK perwakilan Kalteng terhadap daerah yang dipimpinnya tersebut. Sehingga sebagai saran, masukkan, dan petunjuk kepada pihaknya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

''BPK perwakilan Kalteng ini pun sangat operatif dan mereka memberi peluang, artinya untuk  memberikan saran, masukan, dan petunjuk yang berhubungan dengan tindak lanjut hasil rekomendasi LHP itu,  tapi dengan hal temuan tidak ada konsekuensi, tetap apapun hasil yang di lapangan itu yang mereka temukan,  itulah yang harus memang kami tindaklanjuti, '' tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa BPK perwakilan Kalteng menyerahkan 5 LHP dengan tujuan tertentu semester II Tahun 2022 kepada 5 daerah yaitu pemerintah Kota Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau.  

Editor : pri
Reporter : *rin

Berita Terbaru