KUALA PEMBUANG – Rencana Pemkab Seruyan untuk melakukan rehabilitasi total dermaga bongkar muat barang Kuala Pembuang tahun ini, terpaksa harus tertunda karena terkendala status aset.
Kegiatan rehabilitasi dermaga yang harusnya dilakukan 2019 ini terpaksa ditunda, karena dermaga statusnya masih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan Tuhas Bandrang di Kuala Pembuang, Sabtu (5/1/2019).
Dia pun mengaku pada tahun 2019 ini pihaknya akan berupaya menyelesaikan masalah serah terima aset dari Pemkab Kotim ke Pemkab Seruyan, sehingga rehabilitasi dermaga dapat dilakukan secepatnya.
Kalau masalah aset ini selesai, maka rehabilitasi dermaga paling tidak dapat dilaksanakan pada 2020 mendatang,” katanya.
Tuhas yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Laksana Organisasi (Ortal) Sekretariat Daerah Seruyan ini, meski waktu pelaksanaan rehabilitasi tertunda, namun bentuk kegiatan rehabilitasi tidak mengalami perubahan.
Sesuai dengan perencanaan, dermaga bongkar muat ini rencananya akan dibangun ulang menggunakan APBN, dan kegiatan ini sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan,” katanya.
Rehab total dermaga Kuala Pembuang dilakukan karena kondisi dermaga yang terdiri dari konstruksi kayu ulin sudah mengalami banyak kerusakan khususnya untuk bagian lantai sehingga tidak bisa lagi menunjang aktivitas bongkar muat barang dari kapal antarpulau. “Maka dari itu perlu dibangun dengan konstruksi yang lebih kokoh dan permanen agar proses bongkat buat barang dari kapal yang sandar menjadi lancar,” katanya.
Sesuai dengan desain, dermaga yang terletak di tepi Sungai Seruyan berdampingan dengan Mako Polair Polres Seruyan dan sudah ada puluhan tahun silam itu akan dibangun ulang menggunakan konstruksi beton.
Sementara proses pembangunan nanti, aktivitas bongkar muat akan dialihkan ke Dermaga Sungai Mitak yang lokasinya juga tidak jauh dari Dermaga Kuala Pembuang. “Kita berharap pembangunan nanti dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” jelas Tuhas. (son/nto)