SAMPIT, PROKALTENG.CO– Banyaknya kegiatan di perairan, khususnya terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)  yang berada di sepanjang aliran Sungai Mentaya, menjadi atensi khusus dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menurut  anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Ir.Perdamaian Goltum aktivitas TUKS di Kotim minim pengawasan. Padahal kapal-kapal yang sandar selama ini banyak dari luar Kalimantan.
“Tingginya aktivitas kepelabuhanan ini perlu pengawasan ekstra, dan juga harus memberikan keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya kegiatan bongkar muat,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Ir.Perdamaian Goltum, Kamis (15/6).
Menurutnya. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2021. Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan tersebut menjadi pijakan kuat bagi aparatur pemerintah. Dalam melakukan pengawasan. Sebaliknya bagi perusahaan, peraturan itu menjadi acuan sekaligus pengingat untuk selalu dipatuhi agar perusahaan tidak sampai dijatuhi sanksi akibat pelanggaran aturan tersebut.
“Kami mengingatkan perusahaan yang mengoperasikan TUKS. Agar mematuhi aturan karena ada sanksi berat yakni pencabutan izin bagi yang melanggar aturan, karena sudah jelas ada regulasi, maka mereka harus berpedoman pada regulasi. Bahkan pada Pasal 22 ayat 2 ditegaskan, izin kegiatan TUKS pelanggar aturan itu bisa sampai dicabut. Jadi kami ingatkan jangan coba-coba melanggar peraturan tersebut,” tegas Goltum
Perhatian Komisi IV tidak hanya terkait kepatuhan pengelola TUKS dalam hal perizinan. Juga dalam hal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, karena perusahaan harus menjamin keselamatan para pekerja mereka, karena aktivitas yang dijalankan cukup berisiko.
“Kami tetap mendukung dunia usaha. Tapi bukan berarti mengesampingkan persyaratan yang awal dulu disetujui Dirjen Hubla. Apalagi kegiatan di pelabuhan merupakan kegiatan berisiko tinggi,” ujar Goltum
Dirinya juga menyampaiakan. Beberapa waktu lalu Komisi IV mengadakan inspeksi gabungan bersama pihak KSOP, kecamatan, Dinas PUPR bidang tata ruang, kelurahan, dan temuan di lapangan inilah yang sudah didiskusikan di internal untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya.
“Kami sudah berdiskusi terkait temuan dilapangan dan kami akan melakukan langkah – langkah selanjutnya sehingga temuan tersebut dapat diperbaiki oleh pihak perusahaan, dan apabila tetap saja di lakukan maka harus ada tindakan tegas,” tutupnya.
Untuk di Ketahui. Saat ini ada 24 TUKS memiliki izin di Kabupaten Kotim. Dari jumlah tersebut, baru 19 TUKS yang sudah aktif beroperasi. Sisanya ada 5 TUKS belum beroperasi.(bah).