PROKALTENG.CO– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Daerah kekuasannya bahkan mengusung tagline ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Komitmen pemberantasan korupsi terus dibawa Ganjar selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci utama keberhasilan pemimpin dalam melayani masyarakat.
“Ada karakteristik yang sama yang ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi, semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu,” ujar Ganjar.
Ganjar memaparkan, rekapitulasi kualitas kinerja Provinsi Jawa Tengah berdasarkan fungsi pemerintahan mendapatkan skor tinggi dan sangat tinggi pada 2022, yakni sebesar 70 persen.
Indikator itu ditunjukkan dari sejumlah peningkatan dan perbaikan terjadi di Jawa Tengah, seperti perumahan rakyat, pariwisata, pertanahan, manajemen keuangan, perpustakaan hingga perindustrian.
Berdasarkan hal itu, Ganjar sukses membawa Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Secara Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik dengan skor 3,714 status kinerja tinggi.
Jawa Tengah menempati posisi pertama mengungguli Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di urutan kedua dengan skor 3,621 status kinerja tinggi, dan Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 status kinerja tinggi.
“Kalau kemudian kita makin yakin untuk kita bisa satu, pemerintahannya bersih dan bisa melayani maka apa yang menjadi problem masyarakat dan terjadi di semua tempat, mesti menjadi prioritas pertama,” jelas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan juga harus terus dilanjutkan dan dituntaskan. Khususnya yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Ganjar mencontohkan, pembangunan infrastrukur yang gencar dilakukan di era Presiden Jokowi mesti berkelanjutan dan bertahap. Hal itu untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan ditengah gejolak kegagalan pergantian kepemimpinan yang mengalami kegagalan dan terjadi di banyak negara.
“Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi,” ucapnya.
Untuk itu, Ganjar bersikeras pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh melampaui negara-negara di dunia. Ganjar pun memproyeksikan, Indonesia mampu berada di posisi empat besar negara ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang.
“Kita bicara pertumbuhan (ekonomi Indonesia), job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih baik,” pungkas Ganjar. (jpc/hnd)