PROKALTENG.CO – Kalimantan Tengah siap menjalankan tugas yang diinstruksikan oleh Presiden. Menjadi provinsi percontohan pelaksanaan uji coba percontohan tahap awal dari program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD plus) di Indonesia. Hal ini pernah ditegaskan Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, pada 2010 lalu.
“Kami menyadari dan memahami betul tugas berat ini, dan bersedia menjalankannya. Program yang sudah ada, seperti pertumbuhan ekonomi rendah emisi, green and clean province, juga bantuan dari berbagai LSM, negara donor maupun pemerintah pusat akan tetap dijalankan,” kata Teras Narang.
Dijelaskan Teras, atas kepercayaan pemerintah pusat kala itu. Kalimantan Tengah dituntut mampu mengelola kompleksitas pelaksanaan program. Ini mencakup reformasi birokrasi yang memastikan transparansi serta sikap anti-korupsi, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemeriksaan ulang pengukuran batas-batas tanah dan hutan, serta integrasi data sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, serta pertambangan sampai ke tingkat kabupaten.
BACA JUGA: Teras Narang Kunjungi Yayasan BOS, Diskusi Soal Pelestarian Orang Utan
“Hari ini saya mengunjungi kantor yang didedikasikan untuk tujuan program tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon, sendiri yang hadir dan meresmikan kantor ini dengan saya selaku Gubernur sebagai saksi. Turut juga Kepala Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kala itu, Kuntoro Mangkusubroto,” ujarnya.
Kala itu program REDD plus diterapkan Indonesia sebagai bentuk kemitraan Indonesia-Norwegia di bidang kehutanan. Lewat program ini Pemerintah Norwegia sedianya akan mendukung transformasi kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk memperkuat tata laksana pemerintah Kalimantan Tengah untuk pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kalimantan Tengah pernah menjadi terdepan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum secara nasional kebijakan-kebijakan terkait dikeluarkan. Berbagai program untuk keselarasan pembangunan. Termasuk di sektor perkebunan dan upaya pelestarian hutan, kita selaraskan. Prinsipnya, tujuan ekonomi harus selaras dengan kepentingan ekologi. Tak boleh timpang.
“Ini bukti bahwa meski dari daerah, kita berpeluang menjadi contoh terdepan bagi keluarnya kebijakan nasional yang berkeadilan bagi lingkungan. Saya harap ini jadi catatan kita ke depan, agar seluruh pemangku kepentingan daerah dan setiap elemen masyarakat, dapat menjadikan Kalteng sebagai daerah yang jadi pusat perhatian serta pusat kolaborasi internasional,” tuturnya.
Generasi muda dan intelektual juga dapat berkunjung ke tempat ini untuk menangkap semangat besar di masa lalu, yang masih belum terlambat untuk kita perjuangkan lagi di hari ini atau esok.
“Kita bisa, bila kita mau. Kita mampu, bila kita saling membantu. Untuk generasi Kalteng yang akan datang,” ungkapnya. (*)