PROKALTENG.CO– PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk menghapus aturan cukai bioetanol seiring dengan prediksi penggunaannya yang akan meningkat. Rencananya, Pertamina akan merilis Pertamax Green 92 sebagai pengganti Pertalite pada tahun 2024.
Untuk diketahui, Pertamax Green 92 merupakan bahan bakar minyak berbasis bioenergi yang memanfaatkan 7 persen bioetanol atau biasa disebut E7. Bioetanol sendiri ialah senyawa alkohol yang berasal dari tumbuhan, dan dalam hal ini menggunakan tebu.
“Gradually nanti tahun 2025 tentu kita berharap dengan kita push dari sisi demand maka investasi di sektor bioenergi ini akan meningkat bioetanol ini. Apalagi kemudian pemerintah sudah mengeluarkan Perpes yang baru, di mana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk gula baik swasembada gula maupun untuk etanol,” kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).
Nicke berharap bahwa rencana Pertamina untuk merilis bahan bakar bioenergi ini bisa memantik penambahan suplai di dalam negeri. Terlebih, pihaknya memprediksi bahwa penambahan yang akan terjadi dengan rilisnya jenis Pertamax Green baru di tahun depan mencapai 1,2 juta KL untuk dicampurkan dengan gasoline.
Atas hal itu, kata Nicke, pihaknya membutuhkan dukungan dari Pemerintah. Salah satunya dengan menghapus cukai bioetanol, lantaran hingga saat ini pihaknya masih harus melakukan impor karena minimnya ketersediaan di dalam negeri.
“Ini semua tentu membutuhkan beberapa support dari pemerintah terutama pembebasan bea cukai sampai dengan investasi dari bioetanol ini terjadi di dalam negeri,” ujar Nicke.
Lebih lanjut, Nicke mengatakan bahwa impor bioetanol oleh Pertamina ini tidak menjadi masalah. Lantaran, sebagaimana biasanya Pertamina pun melakukan impor gasoline untuk memenuhi bahan bakar minyak di dalam negeri.
“Kita harus impor lebih dulu, tapi kita tidak masalah. Kenapa? karena kita pun impor gasoline kita, hanya mengganti saja,” lanjutnya
Bahkan, Nicke memastikan bahwa impor bioetanol dinilai lebih baik dibandingkan dengan impor gasoline. Salah satunya dilihat dari emisi karbon yang dihasilkan.
“Secara emisi itu lebih baik dan untuk itu sementara kita (RI) belum memenuhi produksi (bioetanol) dalam negerinya, kita meminta pembebasan dari sisi pajak impornya juga,” imbuhnya.
Tak hanya meminta dukungan kepada Pemerintah, Nicke juga berharap Komisi VII DPR RI juga bisa melakukan dukungan kepada perusahan migas pelat merah ini. Selain karena mampu menekan emisi, tetapi BBM ramah lingkungan Pertamina ini bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.
“Kami harapkan support dari komisi VII DPR RI mengingat untuk Indonesia ini sangat strategis karena bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kita juga bisa menggunakan energi sesuai dengan domestik resources yang kita miliki yakni bbm kita bisa mengurangi emisi dengan cepat. Apalagi sekarang masalah polusi sedang hit-hitnya jadi bisa dengan cepat kita bisa turunkan emisinya dan bisa menurunkan impor secara otomatis,” tandasnya. (banu adikara/jpc/hnd)