PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Memyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur akhir tahun anggaran 2023. LKPj Gubernur akhir tahun 2023 disampaikan dalam rapat paripurna ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, di ruangan rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (25/3).
Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I, Abdul Razak dan dihadiri jajaran Anggota DPRD Kalteng, Wagub Kalteng, Edy Pratowo mewakil Gubernur, Sugianto Sabran, Forkopimda, OPD instansi di ruang lingkup Pemprov Kalteng maupun instansi vertikal.
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno membuka secara resmi sidang paripurna DPRD Kalteng ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024. “Sidang paripurna secara resmi saya buka. Kita akan mendengarkan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023,” kata Wiyatno.
Wagub Kalteng Edy Pratowo mengatakan, dalam LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, untuk pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, karena pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
“Oleh karena itu, pada saatnya nanti laporan pertanggungjawaban keuangan akan dilaporkan kepada Dewan yang terhormat secara tersendiri melalui rapat paripurna,” ujarnya.
Dia menerangkan, pada pengelolaan keuangan daerah Kalteng, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 2023 sebesar Rp 6,730 Triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp 6,601 Triliun.
“Apabila diperinci lebih lanjut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,589 Triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 Triliun lebih,” jelasnya.
Edy menjelaskan, dana transfer terealisasi sebesar Rp 4,128 Triliun lebih atau terealisasi 99,17% dari target sebesar Rp 4,162 Triliun lebih. Sedangkan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah realisasinya sebesar Rp 11,891 Miliar lebih atau 201,36 persen dari target Rp 5,905 Miliar lebih.
Edy mengungkapkan, realisasi dari penggunaan anggaran tersebut selalu mengedepankan makna efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut ia menerangkan, penggunaan anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada.
“Selanjutnya, laporan PAD dan Penggunaan APBD 2023 bisa dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang LKPj Akhir Tahun Anggaran 2023,” terangnya.(hfz)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Memyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur akhir tahun anggaran 2023. LKPj Gubernur akhir tahun 2023 disampaikan dalam rapat paripurna ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, di ruangan rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (25/3).
Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I, Abdul Razak dan dihadiri jajaran Anggota DPRD Kalteng, Wagub Kalteng, Edy Pratowo mewakil Gubernur, Sugianto Sabran, Forkopimda, OPD instansi di ruang lingkup Pemprov Kalteng maupun instansi vertikal.
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno membuka secara resmi sidang paripurna DPRD Kalteng ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024. “Sidang paripurna secara resmi saya buka. Kita akan mendengarkan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023,” kata Wiyatno.
Wagub Kalteng Edy Pratowo mengatakan, dalam LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, untuk pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, karena pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
“Oleh karena itu, pada saatnya nanti laporan pertanggungjawaban keuangan akan dilaporkan kepada Dewan yang terhormat secara tersendiri melalui rapat paripurna,” ujarnya.
Dia menerangkan, pada pengelolaan keuangan daerah Kalteng, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 2023 sebesar Rp 6,730 Triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp 6,601 Triliun.
“Apabila diperinci lebih lanjut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,589 Triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 Triliun lebih,” jelasnya.
Edy menjelaskan, dana transfer terealisasi sebesar Rp 4,128 Triliun lebih atau terealisasi 99,17% dari target sebesar Rp 4,162 Triliun lebih. Sedangkan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah realisasinya sebesar Rp 11,891 Miliar lebih atau 201,36 persen dari target Rp 5,905 Miliar lebih.
Edy mengungkapkan, realisasi dari penggunaan anggaran tersebut selalu mengedepankan makna efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut ia menerangkan, penggunaan anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada.
“Selanjutnya, laporan PAD dan Penggunaan APBD 2023 bisa dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang LKPj Akhir Tahun Anggaran 2023,” terangnya.(hfz)