JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menanggapi positif langkah presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029 yang menyebutkan pentingnya memperbaiki iklim usaha dalam negeri.
Mukhtarudin mengaku perbaikan iklim usaha tanah air tersebut memang ada relevansinya dengan agenda transformasi kebijakan ekonomi dari berbagai sektor yang harus mensyaratkan iklim usaha yang kondusif.
Mengingat, lanjut Mukhtarudin, transformasi kebijakan ekonomi itu ditujukan guna menjaga iklim usaha, investasi, dan daya saing Indonesia.
“Dengan begitu kebijakan Prabowo itu bisa terwujud. Sehingga diharapkan Indonesia menjadi negara modern dan maju 2045,” tutur Mukhtarudin, Minggu 25 Agustus 2024.
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini pun bilang butuh kerja keras semua pihak mendorong peningkatan iklim usaha di Indonesia untuk membangun optimisme pelaku ekonomi nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan salah satu upaya adalah dengan terus melakukan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Karena transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan peran penting dalam membangun perekonomian modern dan maju, dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan menciptakan iklim usaha yang baik.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam dalam artikel media asing Newsweek berjudul ‘The Road Ahead for Indonesia’.
Prabowo mengungkapkan, keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada dunia usaha.
“Keberhasilan itu dapat diwujudkan, jika pemerintah mendukung keberhasilan bisnis yang stabil,” kata Prabowo.
Pada masa pemerintahannya, Prabowo juga mengaku telah menyusun sejumlah langkah inisiatif dalam rangka memperbaiki iklim usaha Indonesia.
“Salah satunya, yakni memperkuat digitalisasi layanan publik. Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak besar pada upaya kemudahan, pemberantasan korupsi yang menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi suatu negara,” ujar Prabowo. (tim)