PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengamat Politik dari Universitas Palangka Raya (UPR) Jhon Retei Alfri Sandi menyoroti soal tak ada keterwakilan tokoh dari Kalimantan Tengah (Kalteng) yang masuk dalam jajaran Kabinet Presiden – Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jhon menyebut, tak ada keterwakilan tokoh Kalteng yang masuk dalam jajaran kabinet ini menjadi instrospeksi sejauh mana masyarakat Kalteng bisa berperan di tingkat nasional.
”Artinya posisi figur-figur yang bisa menjadi perhatian dari pimpinnan negara itu juga menjadi sangat penting. Kita melihat dari satu aspek Kalteng memang tidak banyak alternatif figur-figur dalam berpikir konstruktif nasionalnya itu oleh Presiden. Sehingga belum mampu untuk bisa dimunculkan menjadi nominasi bahkan diundang untuk pelantikan kabinet,” ujarnya, Sabtu (19/10)
Selanjutnya, sebut Jhon Kalteng semestinya meminta perhatian kepada pemerintah presiden terpilih. Hal itu dengan artian dalam keterbatasan yang dimiliki masyarakat Kalteng, baik dalam kiprah secara nasional, seyogyanya masyarakat Kalteng juga bisa mendapat perhatian dari Kepala Negara terpilih.
”Karena sangat sedikit orang-orang dari Kalteng yang bisa masuk jajaran kementerian. Sehingga sebenaranya untuk bisa memberikan perhatian dan mendorong motivasi dari masyarakat Kalteng untuk berkiprah secara nasional, saya kira penting untuk diberikan kesempatan,”bebernya.
Dia pun menyebut banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satunya dalam kontestasi nasional, tokoh politik, profesional, birokrasi, di daerah Kalteng belum jadi fokus perhatian.
”Pemerintahan jokowi diberikan kesempatan untuk Kalteng , misal pak Alue diberikan kesempatan jadi wamen (Wakil Menteri) , dan kenyataannya bisa mengakhiri tugas sampai selesai,” terangnya.
Menuruntya, penting pertimbangan penyusunan kabinet Presiden yang baru untuk memperhatikan Kalteng. Terlebih lagi, Kalteng juga bagian dari pulau Kalimantan yang bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN)
”Penting untuk mendorong spirit masyarakat untuk bisa lebih merasa diperhatikan dan diberdayakan oleh NKRI,” bebernya.
Dia menuturkan, belum mengetahui persis bagaimana pengaturan proporsi penyusunan kabinet untuk perwakilan partai politik, profesionalitas atau akademisi yang duduk di kabinet. Namun pada umumnya, kelompok profesional akan menduduki posisi Kementerian yang secara teknis diperlukan. Sehingga menjadi faktor jatah kursi Kementrian sangat terbatas.
”Tidak banyak politisi di daerah yang mampu berkiprah secara baik di nasional, dulu sekaliber Teras Narang juga tidak berhasil, walaupun pernah jadi Ketua Komisi di DPD,” bebernya.
”Kita tidak punya politisi kuat yang tangguh duduk di jajaran utama partai politik, terutama koalisi pengusung presiden terpilih, sehingga akomodasi kepentingan itu karena dukungan kita tidak kuat, kalau tidak miliki dukungan elite yang kuat di tingkat kancah politik nasional, salah satunya berdampak pada akomodasi itu,” imbuhnya.
Dia pun menduga, pada zaman Presiden Jokowi Kalteng diakomodir karena Kalteng diberikan kesempatan. Sehingga diberikan posisi Wakil Menteri.
”Saya kira ini menjadi sangat rumit, kondisi presiden menjadi sangat sulit, siapapun dalam konteks seperti itu akan diperhadapkan pilihan yang sulit, mana kala sumber daya atau posisinya terbatas, tapi tuntutan keinginan itu tinggi. Sehingga biasanya dalam konteks politik itu, siapa yang memiliki dukungan yang kuat untuk kemudian dia bisa mendorong agar akomodasi aspirasi itu bisa didengar,” terangnya.
Oleh karena itu, Jhon menyarankan agar masyarakat Kalteng termasuk pemimpin daerah, pemimpin partai dan elite partai agar mempersiapkan diri untuk berkiprah di kancah nasional.
”Misalnya elite yang duduk di DPR RI terpilih atau DPD RI mereka harus tunjukan kiprahnya juga kelasnya mereka, sehingga memiliki kapasitasi untuk dilirik menjadi menteri,” terangnya.
Bagi Jhon, persiapan tersebut bukan secara instan. Melainka ada persiapan yang perlu dilakukan dan memiliki satu tekad komitmen dari seluruh elemen di Kalteng agar bisa diperhatikan dalam kancah kebijakan tingkat nasional.
”Itu bukan sebuah simsalabim juga, ada sebuah persiapan yang perlu dilakukan dansatu tekad komitmen semua elemen yang ada di Kalteng untuk bisa diperhatikan dalam kancah kebijakan nasional,” tegasnya. (hfz)