PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (21/10/2024).
Rakor ini dipimpin oleh Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang memberikan arahan penting terkait langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melakukan intervensi terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
“Kita tidak boleh kendor dalam mengantisipasi kenaikan harga. TPID harus aktif mengendalikan agar harga-harga tidak melambung,” tegasnya.
Tomsi menggarisbawahi beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, dan cabai yang mengalami kenaikan harga di beberapa wilayah. Meskipun kenaikannya masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dapat ditoleransi, Tomsi tetap meminta perhatian lebih, terutama terkait minyak goreng dan bawang putih yang juga mengalami peningkatan harga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini, menyebutkan sejumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu ketiga Oktober 2024, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kenaikan 3,91 persen, dan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Lima Puluh Kota dan Manokwari Selatan.
Usai mengikuti Rakor, Yuas Elko menjelaskan bahwa inflasi di Kalimantan Tengah masih berada dalam kategori aman. Provinsi Kalteng bahkan tercatat berada di urutan kedelapan terendah dalam daftar inflasi nasional.
“Indeks Perkembangan Harga kita turun, artinya kita mengalami deflasi. Cadangan beras di Kalteng juga masih aman, dengan stok sebesar 12.362 ton,” jelas Yuas.
Yuas juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Katingan yang berhasil menekan angka inflasi dan masuk dalam sepuluh besar kabupaten dengan inflasi terendah di tingkat nasional.
“Saya berharap TPID di seluruh Kalimantan Tengah terus berupaya menjaga kestabilan harga, agar provinsi kita tidak lagi masuk dalam daftar provinsi dengan inflasi tertinggi,” tutupnya.
Dalam Rakor tersebut, Yuas didampingi oleh unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Rakor juga diikuti secara virtual oleh sejumlah pejabat pusat, termasuk Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (mmckalteng)