Pelayanan Disorot Keluarga Pasien, Rudianur : Wujudkan Pelayanan yang Baik Terhadap Masyarakat

- Advertisement -

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Kualitas pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan. Setelah adanya keluhan keluarga pasien yang mengaku antreannya melalui aplikasi JKN online dibatalkan secara sepihak, karena kuota penuh dan tidak bisa mendaftar di hari yang sama.

Menanggapi hal itu. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur meminta pimpinan RSUD dr Murjani Sampit bersikap tegas terhadap jajarannya dalam mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

“Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu perlu ketegasan dari direktur rumah sakit. Kalau direkturnya menegaskan bahwa pelayanannya harus seperti apa, tentu bawahannya akan mengikutinya,” ujar Rudianur, Selasa (22/10).

Dirinya meyakini. Delagi pimpinan di RSUD dr Murjani Sampit bisa bersikap tegas maka untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bukan hal yang sulit, Terlebih lagi sumber daya manusia (SDM) di RSUD dr. Murjani Sampit adalah orang-orang dengan pendidikan yang lumayan tinggi dan seharusnya lebih mudah dalam memahami dan menjalankan suatu kebijakan.

“SDM di rumah sakit kan lumayan. Selain itu, ketika orang-orang yang sekolah di bidang kesehatan menyangkut pelayanan biasanya juga sudah dibina untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Rudianur.

Ia juga sempat mendengar alasan bahwa kejadian yang berujung kritikan dari masyarakat ini disebabkan pegawai di rumah sakit kelelahan. tetapi hal itu bukan jadi alasan. Manajemen rumah sakit harusnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menempatkan petugas secara bergantian atau sistem shift, bukan berarti orang yang sudah kelelahan dipaksa untuk terus bekerja.

“Sekarangkan direktur RSUD dr Murjani Sampit diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang baru, dengan penggantian Plt ini, maka Plt yang baru seharusnya mempunyai target agar pelayanan menjadi lebih baik dari pelaksana tugas sebelumnya,” kata Rudianur.

Politisi Partai Golkar ini juga membeberkan, bahwa salah satu catatan dari evaluasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelayanan rumah sakit yang belum maksimal. Hal ini seharusnya menjadi trigger atau dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami berharap direktur definitif nanti dapat segera ditetapkan, karena dengan demikian mungkin dia bisa merasa lebih bertanggung jawab dalam memaksimalkan pelayanan di rumah sakit,” tutupnya.(bah/kpg)

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

HUKUM KRIMINAL

Recent Comments