PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sejak dilantik pada Agustus lalu, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini belum terbentuk secara definitif. Kondisi ini berdampak pada molornya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2025, padahal bulan Oktober sudah memasuki tahapan pembahasan.
Anggota DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan bahwa salah satu kendala dalam pembahasan APBD murni 2025 adalah belum adanya pimpinan definitif.
“Untuk proses pembahasan, perlu ada pimpinan definitif dan minimal fraksi-fraksi harus terbentuk,” ujarnya dilansir dari Kalteng Pos, Senin (28/10).
Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan bahwa pimpinan definitif akan segera dikukuhkan dalam waktu dekat. Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah mengajukan nama-nama untuk posisi tersebut, sementara partai lain yang belum mengajukan akan dilakukan pengukuhan setelahnya.
“Yang sudah siap itu Partai Golkar dan Partai Demokrat. Jadi, kedua partai ini akan didefinitifkan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan ditetapkannya pimpinan definitif dan terbentuknya fraksi-fraksi, Siti Nafsiah optimis bahwa pembahasan APBD murni bisa segera dilanjutkan. Dia berharap pembahasan dapat diselesaikan sebelum awal tahun 2025. Jika tidak, akan ada dampak terhadap pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.
“Yang perlu dibahas adalah APBD 2025 murni. Insyaallah masih bisa kita kebut. Keterlambatan akan terjadi jika tidak disegerakan,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa APBD perubahan 2024 telah dituntaskan oleh anggota DPRD Kalteng periode sebelumnya. (irj/ce/ala)