BUNTOK,PROKALTENG.CO– Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pembangunan dan proyek pengadaan barang serta jasa di wilayahnya. Hal ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan.
“Setiap tahapan pembangunan harus diawasi secara cermat. Tidak boleh ada celah yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan perencanaan,” ujar Deddy Winarwan.
Deddy menjelaskan, proses pengawasan dimulai dari pemasangan plang kegiatan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selanjutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang masif dan sistematis. Ia menekankan bahwa Inspektorat harus melakukan pengawasan secara detail dan menyeluruh di setiap tahapan pembangunan.
“Hal ini penting agar proyek berjalan sesuai rencana dan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang optimal,” tambahnya.
Tak hanya soal pengawasan, Deddy juga mengingatkan pentingnya memastikan spesifi kasi bangunan sesuai dengan bestek (syarat dan spesifi kasi teknis) serta dokumen kontrak yang telah disepakati.
Hal ini dianggap esensial untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Dalam proses lelang pekerjaan, Deddy dengan tegas melarang adanya pengkondisian atau intervensi dari pihak manapun. Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta agar segera dilaporkan kepada pihak penegak hukum.
“Kami ingin memastikan semua proyek, baik fisik maupun nonfi sik, berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, langkah awal adalah memberikan teguran tertulis kepada pihak terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila tidak ada perbaikan setelah teguran, Inspektorat akan turun langsung untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Jika pelanggaran tetap berlanjut, maka kasus tersebut harus dilaporkan ke pihak penegak hukum untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.
“Langkah tegas ini diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka,” pungkas Deddy. (ner/kpg)