PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2025 didasarkan pada kondisi riil di lapangan.
Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Mardian Ardi, saat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Penyusunan Kebutuhan ASN yang berlangsung di Ballroom Aquarius Kota Palangka Raya pada Kamis (23/1/2025).
Mardian menjelaskan, kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kebutuhan ASN yang telah disusun di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya sesuai dengan fakta di lapangan dan regulasi yang berlaku.
Ini merupakan langkah evaluasi lanjutan setelah penyusunan kebutuhan ASN yang telah dilakukan di setiap OPD.
“Kita sudah melakukan Desk di BKPSDM dan penyusunan kebutuhan masing-masing OPD. Hari ini, kita evaluasi dengan menghadirkan pihak dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk memastikan rencana yang telah disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil,” ujarnya.
Penyusunan kebutuhan ASN mencakup berbagai jenis pegawai, seperti PNS, CPNS, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan P3K Paruh Waktu.
Semua rencana kebutuhan ini akan dievaluasi oleh BKN sebelum diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendapatkan penetapan lebih lanjut.
“Setelah ditetapkan, rencana kebutuhan tersebut akan menjadi pedoman untuk mengalokasikan penempatan ASN di Pemko Palangka Raya sesuai dengan formasi jabatan masing-masing,” tambah Mardian.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam evaluasi ini adalah ketidakmerataan distribusi ASN di Kota Palangka Raya. Mardian menjelaskan bahwa meskipun jumlah ASN sudah cukup, namun distribusinya belum merata, terutama di wilayah kecamatan seperti Bukit Batu dan Rakumpit yang masih kekurangan ASN.
“Secara jumlah memang cukup, tetapi distribusinya yang kurang merata. Banyak ASN yang terkonsentrasi di pusat kota, sementara kecamatan-kecamatan seperti Bukit Batu dan Rakumpit masih kekurangan tenaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mardian menekankan bahwa rencana kebutuhan ASN harus mengutamakan kebutuhan teknis, seperti di kelurahan yang membutuhkan tenaga dengan kemampuan teknologi informasi (IT) untuk mendukung pelayanan masyarakat.
“Rencana ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga menciptakan pemerataan distribusi ASN di seluruh wilayah kota,” ungkapnya.
Selain tenaga IT, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya juga menjadi prioritas dalam penyusunan rencana ini. Dengan pemerataan tenaga kerja di seluruh kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, termasuk di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau.
Melalui Bimtek ini, Pemko Palangka Raya berharap dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan ASN yang lebih terukur dan strategis. Langkah ini diharapkan akan mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan apa yang kami susun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga pemerataan ASN di Kota Palangka Raya dapat terwujud. Ini menjadi tantangan besar, tetapi dengan evaluasi yang matang, kami optimis,” tutupnya. (ndo)