PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo saat menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng di Auditorium BPK setempat, Kamis (10/4/2025).
Mewakili Gubernur H Sugianto Sabran, Edy menyampaikan apresiasi kepada M Ali Asyhar atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalteng. Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang telah dibangun dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. “Semoga dedikasi yang telah dilakukan menjadi nilai ibadah,” ujarnya.
Wagub turut menyampaikan selamat kepada Dodik Achmad Akbar yang kini mengemban amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru.
“Saya berharap kerja sama, sinergi, dan kemitraan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah tertata dengan baik ini akan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan menjadi makin baik lagi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Edy mengajak seluruh kepala daerah di Kalteng agar tetap konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai bagian dari percepatan pembangunan. “Sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan percepatan pembangunan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemda se-Kalteng dan BPK untuk meningkatkan bimbingan dan arahan teknis dalam pengelolaan keuangan. “Sehingga pada akhirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dapat terus dipertahankan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, WTP merupakan hasil dari upaya maksimal pemerintah daerah dalam memastikan anggaran benar-benar efisien, berpihak pada masyarakat, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Selama ini para kepala daerah lebih mendahulukan WTP daripada kerja yang lebih substansial,” ungkapnya.
Fathan berharap Kepala Perwakilan BPK yang baru mampu menjalankan tugas pemeriksaan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan integritas lembaga. Ia menekankan pentingnya hasil audit BPK sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, para bupati/wali kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng, serta pejabat BPK RI pusat dan daerah. (mmckalteng)