Leonard Ampung: Semua OPD Harus Sejalan dengan Visi Gubernur Kalteng

- Advertisement -

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalimantan Tengah diminta menyesuaikan arah kebijakan dan perencanaan program dengan visi misi Gubernur. Hal itu ditegaskan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung saat memimpin Upacara Peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (20/5/2025).

Menurut Leonard, penyelarasan seluruh kegiatan dan program pembangunan daerah dengan visi misi Gubernur Kalteng menjadi hal mutlak demi mewujudkan Kalteng Berkah dan Kalteng Maju. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045.

“Semua kegiatan dan perencanaan di setiap OPD maupun biro harus selaras dengan visi misi Gubernur. Inilah yang menjadi arah pembangunan kita,” tegasnya.

Ia menyebut, fokus pembangunan saat ini diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat masyarakat Dayak secara khusus, serta masyarakat Kalimantan Tengah secara umum. Penguatan kearifan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di provinsi ini.

Sejumlah misi yang disampaikan antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal.

Tak hanya itu, Leonard juga menyinggung sejumlah program strategis nasional yang kini dijalankan di Bumi Tambun Bungai. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Cetak Sawah.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut memaparkan program bantuan sosial unggulan Pemprov Kalteng, yakni Kartu Huma Betang. Bantuan ini mirip dengan skema BLT, namun tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau layanan, seperti paket sembako. Nilai manfaat per penerima mencapai Rp2 juta.

“Saat ini, Pemprov Kalteng bersama OPD terkait sedang melakukan pendataan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan, termasuk tenaga kontrak dan PNS golongan I,” ungkapnya.

Kartu Huma Betang ditargetkan mulai digulirkan pada 2026 dan akan berjalan selama lima tahun. Proses pendataan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat desa.

Upacara Harkitnas ini sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat kebangkitan nasional, yang diterjemahkan melalui kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur, para Asisten Setda Provinsi Kalteng, Kepala Biro lingkup Setda, serta para pegawai PPNPN. (mmckalteng)

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

HUKUM KRIMINAL

Recent Comments