PROKALTENG.CO – Pemimpin harus menjadi jembatan emas, “golden bridge,” yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pelaku usaha demi mencapai tujuan bersama. Demikian juga dengan organisasi masyarakat berbasis kesukuan, yang harus berperan sebagai jembatan emas antara masyarakat adat dan pelaku usaha.
Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat sering kali muncul akibat tidak berjalannya proses akulturasi, yaitu proses terbentuknya budaya baru sebagai hasil harmoni antara budaya organisasi bisnis dan budaya masyarakat lokal.
Oleh karena itu, kesediaan untuk saling memahami, serta kesiapan pemimpin daerah dan organisasi kesukuan untuk menjadi jembatan yang baik, sangat penting dalam mendorong akulturasi. Ini juga penting untuk mengarahkan kepentingan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam hubungan industrial yang sinergis.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD RI Agustin Teras Narang dalam dialog kebangsaan yang digelar oleh pelaku usaha perkebunan di Jakarta, Jumat (30/8/2024).
“Catatan ini juga bertujuan untuk mendorong pelaku usaha memahami perannya dalam memajukan masyarakat dan daerah. Agar kesediaan membangun akulturasi dengan budaya lokal dikembangkan secara intensif demi kemajuan bersama, bukan hanya kemajuan pelaku usaha semata,” jelas Teras.
Senator asal Kalimantan Tengah ini mengaku gembira melihat masih adanya pelaku usaha yang berkomitmen untuk terus berbenah melalui pendalaman akulturasi demi menciptakan harmoni dengan masyarakat. Meskipun tidak mudah, upaya ini penting untuk mencegah konflik agraria yang hanya akan merugikan semua pihak.
“Saya berharap bahwa itikad baik pelaku usaha untuk bersinergi dengan masyarakat juga diikuti oleh kesediaan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mencari solusi di tengah perbedaan,” tuturnya.
Teras Narang juga berbagi pengalamannya saat memimpin daerah maupun saat menjabat sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Nasional. Dalam perannya sebagai pemimpin, ia selalu berusaha menjembatani kepentingan masyarakat dan pelaku usaha agar dapat berjalan bersama dalam harmoni. Tak jarang, ia harus turun langsung untuk memfasilitasi dialog dan menjembatani perbedaan perspektif yang memicu konflik.
“Semua ini semata-mata demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau politik partisan, tetapi untuk menjalankan amanat konstitusi serta peran sebagai jembatan emas bagi masyarakat,” tegasnya.
Teras juga berharap agar para pemimpin daerah, termasuk calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang, serta para pemimpin organisasi masyarakat dan kesukuan, benar-benar hadir sebagai jembatan emas.
Mereka harus menjadi penengah, fasilitator, dan pendorong utama dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di daerah. Sebab, itulah peranan utama dalam menjaga kondusivitas dan keberlanjutan pembangunan untuk semua.
“Kita harus belajar akulturasi dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana kita belajar akulturasi sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Sebagaimana diingatkan oleh Bung Karno, kita ini Bhinna berbeda sejak awal Indonesia berjuang untuk merdeka. Namun, kita juga Ika, yang bersatu dan harmonis dalam perbedaan,” tutupnya. (tim)