JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan DPR RI Mukhtarudin mendorong agar pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memprioritaskan kebijakan investasi padat karya seperti pangan, energi, dan manufaktur periode lima tahun ke depan.
Karena, kata Mukhtarudin, peran sektor industri manufaktur turut memacu perekonomian daerah dan nasional.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menilai peningkatan kinerja industri pengolahan atau manufaktur secara langsung berdampak pada naiknya pendapatan daerah di Indonesia.
“Ya tentu DPR berharap pemerintah periode akang datang prioritas terhadap investasi padat karya. Karena sangat penting dalam mengatasi pengangguran,” ujar Mukharudin, Senin 16 September 2024.
Tingginya angka pengangguran yang per Februari 2024 sudah mencapai 7,2 juta jiwa. IMF menempatkan tingkat pengangguran Indonesia posisi pertama di ASEAN.
Pada periode 2007-2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di investasi padat modal hanya 13,7 juta pekerja.
Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan pemerintahan periode mendatang mesti lebih banyak investasi padat karya.
Pasalnya, menurut Mukhtarudin, peningkatan terhadap investasi padat karya juga akan diharapkan membuat kelas menengah di Indonesia akan kembali meningkat. B
Kata Mukharudin, badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Agustus 2024 memaparkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelas menengah selama lima tahun terakhir terus menurun.
Proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,33 juta penduduk.
Data lain menunjukan bahwa kelompok kelas menengah rentan meningkat dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada tahun 2024.
“Jumlah kelompok miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari 25,14 juta jiwa pada 2019,” ungkap Mukharudin.
Peraih penghargaan Tokoh peduli Daerah Terbaik Parlemen Award 2023 ini bilang tren penurunan kelas menengah harus dijadikan sebagai alarm peringatan bagi pemerintahan periode lima tahun mendatang.
“Artinya ini sebagai petunjuk agar bisa mengeluarkan kebijakan di sektor perekonomian secara cepat dan tepat. Dengan begitu bangsa kita bisa mewujudkan Indonesia 2045 nantinya,” pungkas Mukhtarudin. (tim)