Wapres JK Pastikan Pemindahan Ibukota Tak Bebani APBN

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibu kota Pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta dapat dilakukan dengan sistem sewa dari BUMN atau swasta maupun menggunakan skema tukar guling atau ruislag.

JK menjelaskan sistem sewa dapat dilakukan dengan mencontoh Malaysia ketika memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Di Malaysia itu sistem sewa malah, yang bikin itu Petronas, Pertamina-nya Malaysia. Itu yang bikin. Baru kemudian pemerintah menyewa," kata JK kepada wartawan, di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Selain itu, skema tukar guling dapat dilakukan dengan menyewakan gedung-gedung kantor pemerintahan di Jakarta yang nantinya tidak akan dipakai karena semua kegiatan pemerintahan berpindah.

Editor :

Reporter :

Berita Terbaru