Konten dari halaman ini Komisi IV DPRD Kalteng Soroti Kerusakan Jalan Provinsi - Prokalteng

Komisi IV DPRD Kalteng Soroti Kerusakan Jalan Provinsi

- Advertisement -

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rusaknya beberapa ruas jalan di Provinsi Kalteng menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalteng. Pasalnya, kerusakan ruas jalan provinsi tersebut diduga kuat karena angkutan yang melebihi tonase.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Siswandi mengatakan, adanya aksi protes masyarakat atas kerusakan jalan dinilai sangat wajar dalam rangka meminta perhatian cepat dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

"Adanya protes masyarakat ketika jalan rusak oleh  angkutan besar itu wajar. Itu sebagai bentuk aksi meminta perhatian pemerintah melalui instansi terkait. Kami juga meminta pemerintah harus bisa memberikan solusi jangka pendek mengatasi kerusakan jalan tersebut. Salah satunya di ruas jalan Palangka – Kurun," ucap Siswandi, Rabu (28/7).

Menurutnya, sebenarnya ada banyak solusi ataupun alternatif dalam upaya penanganan jalan. Solusi jangka pendek, disebutkannya dengan menempatkan petugas dinas perhubungan pada ruas tersebut. itu guna memantau serta mengimbau agar pelaku usaha menyesuaikan berat angkutan dengan daya dukung jalan 8 ton. Selain itu, perlu dibangun jembatan timbang di ruas jalan Palangka Raya-Kurun dan Buntok. 

"Solusi ada banyak, salah satunya pembangunan jembatan timbang di ruas-ruas jalan strategis provinsi ataupun ruas jalan nasional tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menyarakan, perlunya dibentuk konsorsium perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah tersebut, dalam rangka menberi tanggungjawab bersama. Perusahaan besar yang melintasi ruas jalan tersebut, menurutnya dapat membantu dinas terkait dalam memelihara dan meningkatkan atau memperbaiki jalan yang rusak. 

"Konsorsium PBS memperbaiki jalan sudah pernah dilakukan di ruas Jalan Bagendang yakni di Sampit, Kotim. Di mana penanganan jalan rusak atau shering dana oleh pemprov, pemkab dan juga PBS," ungkapnya. 

Dia beranggapan, solusi lain ke depan adalah pembangunan jalan khusus bagi PBS sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012.

"Pembangunan jalan khusus tentu membutuhkan dana sangat besar dan sangat berat bagi perusahaan terlebih kondisi sulit saat ini. Solusi konsorsium PBS dan penempatan petugas Dishub pada ruas tersebut adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan," pungkasnya.

- Advertisement -
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HUKUM KRIMINAL

Recent Comments