PENGADILAN Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Hakim Tungggal PN Jakarta Selatan, Hendra Utama Sotardodo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas.
“Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Hendra di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Dalam pertimbangannya, Hakim menegaskan, KPK telah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Sehingga, penetapan tersangka Lukas dinilai telah sesuai dengan prosedur.
KPK sebelumnya memastikan, penyidikan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe berdasarkan proses hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan KPK, dalam merespons upaya hukum praperadilan yang dilakukan Lukas Enembe.
“Dipaparkan 142 dokumen yang menerangkan bahwa proses penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan aturan hukum,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/5).
Tim Biro Hukum KPK membacakan kesimpulan atas praperadilan yang diajukan Lukas Enembe ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK telah memberikan argumentasi dan menghadirkan delapan orang ahli, salah satunya Dr Arief Setiawan sebagai Ahli Pidana UII untuk menguatkan sangkaan KPK.
“Disamping itu dihadirkan pula tiga orang dokter spesialis RSAPD yang melakukan pemeriksaan dan perawatan tersangka LE serta empat orang dokter dari PB IDI yang memeriksa kondisi faktual LE dan menyusun second opinion atas kondisi kesehatan tersangka dimaksud, dengan menyatakan dengan tegas bahwa tersangka LE fit for interview dan fit for stand to trial,” papar Ali.
Baca Juga :Â Mukhtarudin Berharap IKM Go Digital
Lembaga antirasuah juga turut menghadirkan satu orang saksi, yakni dokter KPK yang secara aktif selalu memantau kondisi kesehatan Lukas Enemne tersebut selama berada di Rutan KPK.
“Sehingga, KPK sangat yakin bahwa semua alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan akan memberikan keyakinan pada Hakim Tunggal Praperadilan dimaksud,” tegas Ali.
“Serta optimis, hakim dalam putusannya akan menolak seluruh isi permohonan yang diajukan tersebut,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).
Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.
Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.
Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.
Bahkan, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga, Lukas membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.