- Advertisement -
PROKALTENG.CO – Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penunjukan 85 Pj mengingat masa jabatan 85 kepala daerah berakhir pada awal September.
Dari 85 daerah tersebut, dibutuhkan 10 Pj gubernur. Di Jawa, ada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis siapa pun yang ditunjuk tidak akan kesusahan. ”Karena Jawa Barat relatif sudah banyak reformasi, kemajuan,” ungkap dia dalam rilis yang diterima Jawa Pos.
BACA JUGA: SKY Sebut Setiap Kader Siap Menjadi Jurkam Ganjar
Mantan wali kota Bandung itu menyampaikan, nanti Pj gubernur Jawa Barat tinggal merawat dan meneruskan capaian yang diraih lima tahun belakangan. Terutama hal-hal yang sudah terbukti memberi banyak manfaat dan memudahkan masyarakat.
Sejauh ini ada tiga nama calon Pj gubernur Jawa Barat. Seluruhnya berasal dari usulan DPRD Jawa Barat. Tiga nama itu terdiri atas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep N. Mulyana, guru besar bidang farmakologi dan farmasi klinik Universitas Padjadjaran Keri Lestari, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin.
Sementara, dia belum mengetahui tiga nama usulan Mendagri bersama kementerian lain. ”Apa pun itu, keputusannya ada di Pak Jokowi,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menyambangi M Bloc Space, Jakarta Selatan, Sabtu malam (24/6/2023). (FOTO: MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
Dari Semarang, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi DPRD yang mendukung banyak program terobosannya. ”Kami berdialog, kami berdebat, kami saling mengisi, saling mengoreksi. Itulah sebenarnya check and balancing. Saling melakukan pengecekan di antara kita,” kata Ganjar setelah mengikuti rapat paripurna Kamis (3/8).
Rapat paripurna dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan gubernur di ruang rapat DPRD Jateng ini terlaksana tepat sebulan sebelum jabatan Ganjar sebagai gubernur Jateng selesai. Jadi, semacam pamitan Ganjar dengan mitra kerjanya.
Menurut Ganjar, kerja sama dengan DPRD Jateng selama sepuluh tahun belakang sangat luar biasa hingga berhasil melahirkan kebijakan-kebijakan terobosan. Beberapa terobosan Ganjar yang didukung legislatif adalah kebijakan sekolah gratis bagi SMA/SMK, memberikan upah layak bagi guru honorer, hingga memberikan bantuan anggaran Rp 1 miliar untuk desa wisata.
”Ini keputusan-keputusan penting dengan DPRD. Begitu juga perhatian kita kepada guru agama, apa pun. Karena sebagian besar muslim, mungkin lebih banyak guru ngajinya kita kasih insentif,” ujarnya.
Ganjar tak pernah lupa proses panjang bersama DPRD Jateng dalam setiap pengambilan dan penentuan kebijakan. Ganjar mengungkapkan, DPRD Jateng saling mengisi dan tak jarang pula memberi kritikan keras.
Di awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur Jateng, Ganjar bersama DPRD berhasil menaikkan anggaran untuk infrastruktur hingga 300 persen.
”Tahun 2014, menurut saya, juga penting, yang kalau kita lihat posisi jalan-jalan yang dibuat dengan model rigid beton hari ini masih bagus,” jelasnya. (far/lyn/c14/ttg/jawapos.com)
- Advertisement -