PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangkaraya melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palangkaraya di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Rabu (6/8). Asisten II Wali Kota Palangkaraya, Aratuni D Djaban mengatakan menghadiri TPID memiliki peran penting untuk mengendalikan infalasi sehingga harus saling bersinergi.
“Kita ingin memastikan stok pangan dan distribusi di Kota Palangkaraya aman dan bagus. Selanjutnya, melakukan sinergi antar OPD supaya data ini benar-benar sama. Terakhir kita menciptakan supaya psikologi pasar ini terkendali, atau mereka merasa aman sehingga tidak panic buying,” ucap Aratuni D Djaban, Rabu (6/9).
Ia juga menambahkan bahwa Dinas terkait sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Tanpa adanya koordinasi yang baik dan sinergi yang baik maka akan jalan sendiri-sendiri. Hal seperti itu berakibat kurang efektif dan kurang baik.
BACA JUGA: HOAX! Seruan Aksi Menolak Kedatangan Ketua KPK ke Palangkaraya
“Pengendalian ini tentu saja ada intervensi dari Pemerintah. Misalnya ada dua penyebab yaitu cuaca/iklim dan bahan bakar yang tidak bisa kita pungkiri berakibat pada inflasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah akan melaksanakan pasar murah, pasar penyeimbang, kemudian survei harga. Sehingga dari survei harga ini tahu apa yang bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang mendesak,” ujarnya.
BPS Palangkaraya Sampaikan Data
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala BPS Kota Palangkaraya, Amos A. Residul mengatakan tugas BPS adalah menyediakan informasi data terutama data dasar. Inflasi ini termasuk data dasar. Palangkaraya merupakan kota inflasi dari 90 kota di Indonesia. Dari BPS secara rutin melakukan pengumpulan harga dari 380 komoditas yang dikumpulkan. Baik dikumpulkan secara mingguan, dua mingguan dan juga bulanan yang akan dirilis setiap tanggal 1 di bulan berikutnya untuk angka inflasi.
“Saat ini, BPS tidak hanya menyajikan angka-angka saja. Tetapi juga menyajikan sisi dalam berupa fenomena di balik angka-angka tersebut, hal ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,” jelasnya.
Kemudian, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP), Samsul Rizal, menjelaskan bahwa ada beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya dalam melakukan intervensi pengelolaan inflasi. Dari enam item yang diberikan pemerintah pusat, salah satunya adalah operasi pasar.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Sudah menjajaki dengan Pemerintah Kabupaten Tapin, jadi ada empat item yang sudah dilakukan untuk mengatasi inflasi.
“Alhamdulillah berdasarkan laporan dari teman-teman dan BPS, inflasi di Kota Palangkaraya stabil. Itu yang sudah dilakukan secara konkret dengan Pemerintah Kota Palangkaraya. (*ana/pri)