PROKALTENG.CO – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengaku gembira karena mendapat kabar baik soal Penghargaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperoleh oleh Kabupaten Katingan. Hal ini diketahui dari Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan (Sekda Katingan), Pransang, S.Sos saat pihaknya menggelar reses, Senin (1/8/2022).
Dikatakan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015, Kabupaten Katingan satu-satunya mewakili Kalteng dari sekian banyak daerah yang ikut dalam penilaian. Sebagaimana di Kabupaten lain yang sudah dikunjungi, pihaknya mendiskusikan soal kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pemerintahan pada tahun mendatang.
“Ada 3 pekerjaan seperti supir, tenaga keamanan, dan bagian kebersihan yang diperkenankan untuk mengambil dari tenaga alih daya. Dari sisi jumlah ASN di Katingan yang usianya baru 20 tahun ini, ada sekitar 3.802 orang dengan rata-rata purna tugas setiap tahun sekitar 130 orang. Dengan jumlah ini dan penerimaan yang terbatas untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan ada kesulitan dengan penghapusan tenaga honorer. Dengan jumlah sebesar ini, Pemkab Katingan menggunakan belanja pegawai 47 persen dari sekitar Rp 1,3 triliun APBD-nya,” jelasnya.
Untuk potret pegawai, khususnya di bidang pendidikan, diakui masih ada tantangan berkaitan dengan kompetensi dan syarat kecakapan. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan kembali tenaga honorer untuk mengikuti tes PPPK. Berbagai kendala seperti latar belakang pendidikan yang belum Sarjana, gagap teknologi, hingga pengetahuan disebut sulit mengimbangi passing grade yang ditetapkan pusat.
“Selama ini Pemkab Katingan sudah melakukan upaya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini dengan mendorong izin belajar maupun tugas belajar bagi ASN. Sehingga dengan demikian mereka dapat memenuhi syarat dalam berbagai formasi,” katanya.
Ketidaksesuaian kebutuhan SDM dengan kualifikasi ini cukup merepotkan karena dalam tes penerimaan untuk ribuan formasi, hanya ada 160 yang bisa memenuhi syarat. Sehingga masih banyak kebutuhan baik untuk pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat terpenuhi.
“Sebagai sosok yang merasa bertanggung jawab pada Kabupaten Katingan, karena pada 2002 sebagai Ketua Komisi II DPR RI saya turut melahirkan kabupaten ini dengan 7 kabupaten lain, saya berharap bahwa Pemkab Katingan dengan capaian Manajemen ASN-nya akan berhasil mengelola wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat. Inovasi yang dilakukan, kerja sama dengan lembaga pendidikan baik di Katingan, Palangka Raya, maupun Banjarmasin diharapkan dapat mendorong kualitas ASN kita,” tegasnya.
Secara khusus pihaknya mememinta agar sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan prioritas. Bila perlu anggaran sektor ini ditingkatkan melampaui batas normal, untuk mengejar ketertinggalan kita. Terlebih untuk tenaga kesehatan yang mana kita harapkan dapat menghadapi persoalan stunting.
“Kita menghadapi dilema antara mempertahankan tenaga honorer yang belum memenuhi syarat untuk formasi ASN, sementara di sisi lain kita butuh percepatan perbaikan kualitas sektor pendidikan. Untuk itu, langkah terbaik dan arif mesti diambil. Termasuk dengan upaya mengambil 800-an formasi tenaga pendidik dari luar, demi akselerasi pembangunan sektor pendidikan kita,” urainya.
Semoga Pemkab Katingan terus berkembang maju dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul baik kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian Kabupaten Katingan bisa melahirkan lebih banyak figur sekelas “Tjilik Riwut”, yang patungnya menurut pak Sekda akan dipugar kembali dan bahkan ditambah untuk menginspirasi banyak generasi muda.