PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (DPD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Rakhman menyebut bahwa untuk moratorium hingga saat ini belum dicabut untuk pemekaran wilayah di Kalimantan Barat.
“Moratorium sampai hari ini belum ada pencabutan. Yang paling mendesak isu pemekaran yang ada Kapuas Hulu. Karena dia daerah perbatasan. Saya sudah menjajaki ke sana dalam panja (panitia kerja) pemekaran. Kenapa Kapuas Hulu jadi prioritas, karena berbatasan dengan Malaysia Serawak. Itu yang kami melihat bahwa habis ini akan mekar lebih dulu. Karena keperluannya, bukan kepentingannya,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/5).
Isu pemekaran wilayah Kalteng menjadi perhatian menohok bagi Senator dari Dapil Kalteng ini. Pasalnya isu pemekaran tersebut selalu muncul saat musim Pemilihan Umum (Pemilu).
“Pemekaran Provinsi Kalteng ini DPD selalu terlibat, karena memang secara aturan tugas otonomi daerah ada di tangan DPD dan pengesahannya juga, karena dia ikut memang untuk urusan itu. Yang jadi masalah yang tidak nyaman, aku selaku anggota DPD itu bahwa isu pemekaran ini muncul saat musim-musim pemilihan gubernur, Pemilu, sudah dua kali pemilu isu ini,” ujarnya, kepada awak media, Jumat (5/5).
Meskipun demikian, terkait rencana pemekaran, dirinya mengaku sangat mendukung terhadap kebijakan tersebut. Bahkan ia siap menjadi orang terdepan untuk mengawal kebijakan pemekaran tersebut.
“Secara pribadi melihatnya, selalu pemekaran jadi isu politik. Kalau mau pemilihan, muncul isu pemekaran. Tapi kita sangka baik semua sudah berproses. Mudah-mudahan semua pemberkasan cukup dan moratorium dicabut. Kalteng mekar, Kapuas mekar, Kotawaringin Raya mekar, kita juga senang,” imbuhnya. (pri/hfz)