PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO– Ketua Komisi C Kesejateraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Palangkaraya, M.Hasan Busyairi. Mengatakan, bahwa pada rapat Pansus tersebut, ada salah satu temuan BPK dalam bidang kesehatan. Masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ada orang sudah meninggal masih bayar BPJS.
Hal itu terungkap saat DPRD Kota Palangkaraya melaksanakan rapat Panitia Khusus (Pansus). Laporan Harian Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya Tahun Anggaran (TA) 2022, di ruang Rapat Komisi DPRD Kota Palangkaraya, Senin (24/7/2023).
“Kami sebagai pihak Pansus mendorong dinas-dinas terkait untuk segera mengkonfirmasi kembali. Mengenai hasil dari temuan tersebut. Kami juga tadi meminta dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan juga Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Untuk menyiapkan data-data supaya nanti di konfirmasi kembali, agar orang yang sudah meninggal itu tadi tidak dikenai biaya BPJS lagi,”ucapnya, Senin (24/7/2023).
Dijelaskan, laporan hasil temuan BPK kepada Pemerintah Kota Palangkaraya, di agendakan hari ini, untuk menyikapi hasil laporan temuan rekomendasi pada pemeriksaan BPK tersebut. Tidak kalah penting ujarnya, lembaga DPRD Kota Palangkaraya akan mengevaluasi pada pelaksanaan kegiatan, dari hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut.
“Kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi saja untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun yang akan datang, berdasarkan hasil temuan BPK ini, kami segera tindak lanjuti kepada dinas terkait yang terindikasi atas temuan tersebut,”bebernya.(rin)